Dasar Hukum Kepailitan

September 19, 2024 Post a Comment

Dasar hukum kepailitan

berdasarkan Pasal 1 nomor (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (biasa disebut “UU Kepailitan“), Kepailitan adalah Sita awam atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan sang kurator dibawah supervisi Hakim Pengawas.

Apa dasar hukum perusahaan dikatakan pailit?

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas Permohonan satu atau lebih kreditornya.

Apa dasar hukum pengaturan tentang Kepailitan sebelum adanya UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam Staatsblad 1905:217 jo.

Apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?

Dalam penjelasan umum Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu: a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

Apa pengertian pailit dan Kepailitan?

Pailit atau Kepailitan (dari bahasa Perancis: "failite" dalam bahasa Indonesia berarti kemacetan dalam pembayaran) merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur

Apa yang dapat dipailitkan?

Berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor yang mempunyai dua atau kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Apa akibat hukum dari dijatuhkannya pailit?

Akibat Kepailitan Secara hukum, debitor kehilangan hak perihal menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Kehilangan hak secara yuridis tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Undang-undang Kepailitan Nomor berapa?

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [JDIH BPK RI]

Diatur pada Peraturan Apakah tentang hukum kepailitan di Indonesia?

Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan sebuah jalan apabila salah satu pihak atau para pihak kurang puas terhdap hasil putusan pailit yang telah dijatuhkan.

Apakah Definisi Hukum Kepailitan?

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor- kreditornya (orang-orang berpiutang).

Apakah Kurator bisa digugat?

Berkaitan dengan hai itu maka sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalainnya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak- pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama para

Apa fungsi dari Kepailitan?

Kepailitan mencegah/menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri.

Apa syarat yuridis pengajuan pailit?

Syarat-syarat yuridis, agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit, adalah adanya utang, yang minimal salah satunya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, adanya Debitur, adanya Kreditur yang jumlahnya lebih dari 1 (satu), pernyataan pailitnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga, putusan mana dilaksanakan atas dasar

Siapa yang mengawasi Kurator?

Hakim pengawas mempunyai tugas mengawasi kurator dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan kreditur secara keseluruhan.

Apakah bangkrut dan pailit itu sama?

Pailit dan bangkrut sering diartikan sama, padahal makanya berbeda dengan status hukum yang berbeda. Dari segi keuangan, pailit bisa saja terjadi pada perusahaan yang keuangannya dalam keadaan baik-baik saja, namun bangkrut terdapat unsur keuangan yang tidak sehat dalam perusahaan.

Apakah orang dapat dinyatakan pailit?

Yang dapat dinyatakan pailit adalah baik orang perseorangan atau korporasi yang berbadan hukum maupun yang bukan. Apa akibat hukum bagi orangyang dinyatakan pailit? Ia demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kapan kepailitan dapat berakhir?

Seperti yang telah disebutkan pasal 166 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan pasti, kepailitan berakhir.

Apa hubungan kepailitan dengan PKPU?

Jika PKPU adalah proses negosiasi antara debitur dan kreditur sesuai dengan waktu yang ditetapkan pengadilan, maka pailit adalah apabila debitur sudah dinyatakan tak bisa membayar kewajibannya kepada kreditur.

Siapa yang menunjuk kurator?

Pengertian Kurator pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Apakah kurator dapat dipidana?

Akan tetapi, jika memang dapat dibuktikan bahwa kurator berbuat sebaliknya/curang dengan sewenang-wenang menjual harta pailit di bawah tangan dan merugikan harta pailit, maka selain dapat mengajukan surat keberatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kurator dapat ditindak secara pidana sebagaimana diatur dalam